Selain Subsidi BBM, Jokowi Juga Bakal Tersandera Krisis Listrik
Energi & Tambang
0
03 Sep 2014 10:29
Krisis listrik ini terjadi lebih cepat karena terlambatnya lima pembangkit berkapasitas total 6.000 megawatt (MW). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Liputan6.com, Jakarta - Selain dihantui masalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga bakal dihantui masalah krisis listrik.
Koordinator Divisi Energi Lembaga Pengkajian Kebijakan Strategis, Nobel Aufan mengungkapkan, krisis listrik bakal terjadi akibat terus meningkatnya konsumsi listrik. Namun peningkatan konsumsi tersebut tidak dibarengi dengan penambahan pasokan listrik seperti pembangunan infrastruktur kelistrikan.
"Saat ini, di beberapa daerah seperti Sumatera Utara dan Selatan sudah terjadi. Jika dibiarkan saja, akan menyebar sampai ke Jawa." Kata Nobel, di Jakarta, Rabu (3/9/2014). Saat ini rata-rata pertumbuhan konsumsi listrik sekitar 7 hingga 8 persen per tahun.
Nobel melanjutkan, pemerintahan harus serius dalam upaya menangani krisis listrik yang akan mengancam Indonesia ini. jika tidak ada listrik, perekonomian Indonesia kemungkinan akan mandek, karena para investor yang hendak menanamkan investasi akan berpikir ulang.
"Jokowi-JK harus serius dalam menangani krisis listrik, untuk kebutuhan rakyat saja listriknya tidak dapat dipenuhi, apalagi untuk bisnis," tuturnya.
Pejabat terkait yang mengurusi persoalan listrik harus benar-benar orang yang memiliki kemampuan dan memiliki visi yang visioner untuk mengatasi krisis listrik. (Pew/Gdn)
*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!
Koordinator Divisi Energi Lembaga Pengkajian Kebijakan Strategis, Nobel Aufan mengungkapkan, krisis listrik bakal terjadi akibat terus meningkatnya konsumsi listrik. Namun peningkatan konsumsi tersebut tidak dibarengi dengan penambahan pasokan listrik seperti pembangunan infrastruktur kelistrikan.
"Saat ini, di beberapa daerah seperti Sumatera Utara dan Selatan sudah terjadi. Jika dibiarkan saja, akan menyebar sampai ke Jawa." Kata Nobel, di Jakarta, Rabu (3/9/2014). Saat ini rata-rata pertumbuhan konsumsi listrik sekitar 7 hingga 8 persen per tahun.
Nobel melanjutkan, pemerintahan harus serius dalam upaya menangani krisis listrik yang akan mengancam Indonesia ini. jika tidak ada listrik, perekonomian Indonesia kemungkinan akan mandek, karena para investor yang hendak menanamkan investasi akan berpikir ulang.
"Jokowi-JK harus serius dalam menangani krisis listrik, untuk kebutuhan rakyat saja listriknya tidak dapat dipenuhi, apalagi untuk bisnis," tuturnya.
Pejabat terkait yang mengurusi persoalan listrik harus benar-benar orang yang memiliki kemampuan dan memiliki visi yang visioner untuk mengatasi krisis listrik. (Pew/Gdn)
*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!
Credit: Arthur Gideon
Tidak ada komentar:
Posting Komentar