Jokowi akan 'Sunat' Anggaran Belanja Aparatur Negara
Kursi Istana
3
20 Agu 2014 02:12
Presiden terpilih 2014-2019, Joko Widodo, menyampaikan beberapa amanatnya pada pendukungnya yang hadir dalam acara Halal bi Halal di Jakarta, (8/8/2014). (Liputan6.com/Panji Diksana)
Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo berencana akan memangkas anggaran belanja aparatur negara di seluruh instansi kementerian dan lembaga tinggi negara.
"Kalau posisi defisit (APBN) masih seperti saat ini, lebih baik belanjanya ndak over. Salah satunya belanja aparatur," ujar Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2014).
Jokowi mencontohkan anggaran belanja aparatur negara yang dianggap memberatkan APBN yaitu pembiayaan kendaraan dinas dan belanja perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) ke luar negeri. Bila anggaran tersebut memberatkan, kemungkinan besar, pihaknya akan memangkas anggaran didua pos tersebut.
"Tapi itu hanya salah satu contoh, misalnya dua pos itu. Yang lain lagi masih banyak," ucapnya.
Lalu apa saja pos anggaran yang akan 'disunat' oleh nya? Mantan walikota Solo itu pun mengaku belum mau menyebutkan. Ia mengaku saat ini pihaknya melalui Tim Transisi tengah membahas mengenai hal tersebut.
Hal senada juga ditegaskan Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) Anies Baswedan. Dia mengungkapkan saat ini pihaknya tengah fokus membahas mengenai penghematan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 dalam pemerintahan Jokowi-JK.
"Saat ini saya dan beberapa hari ini banyak review bukan APBN-nya malah, tapi justru penghematannya," ujar Anies Baswedan di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 18 Agustus 2014.
Menurut Rektor Universitas Paramadina ini, pembahasan mengenai penghematan anggaran tersebut dilakukan lantaran dalam Rancangan APBN tahun 2015, anggaran bagi subsidi bahan bakar minyak (BBM) jumlahnya sangat besar.
"Kita sudah kaji itu tugas Pak Hasto (Hasto Kristiyanto), beliau melakukan formulasi dengan banyak masukan, termasuk yaitu biaya kunjungan ke luar negeri dan kerja hingga Rp 32 triliun," ucap Anies.
"Kalau posisi defisit (APBN) masih seperti saat ini, lebih baik belanjanya ndak over. Salah satunya belanja aparatur," ujar Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2014).
Jokowi mencontohkan anggaran belanja aparatur negara yang dianggap memberatkan APBN yaitu pembiayaan kendaraan dinas dan belanja perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) ke luar negeri. Bila anggaran tersebut memberatkan, kemungkinan besar, pihaknya akan memangkas anggaran didua pos tersebut.
"Tapi itu hanya salah satu contoh, misalnya dua pos itu. Yang lain lagi masih banyak," ucapnya.
Lalu apa saja pos anggaran yang akan 'disunat' oleh nya? Mantan walikota Solo itu pun mengaku belum mau menyebutkan. Ia mengaku saat ini pihaknya melalui Tim Transisi tengah membahas mengenai hal tersebut.
Hal senada juga ditegaskan Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) Anies Baswedan. Dia mengungkapkan saat ini pihaknya tengah fokus membahas mengenai penghematan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 dalam pemerintahan Jokowi-JK.
"Saat ini saya dan beberapa hari ini banyak review bukan APBN-nya malah, tapi justru penghematannya," ujar Anies Baswedan di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 18 Agustus 2014.
Menurut Rektor Universitas Paramadina ini, pembahasan mengenai penghematan anggaran tersebut dilakukan lantaran dalam Rancangan APBN tahun 2015, anggaran bagi subsidi bahan bakar minyak (BBM) jumlahnya sangat besar.
"Kita sudah kaji itu tugas Pak Hasto (Hasto Kristiyanto), beliau melakukan formulasi dengan banyak masukan, termasuk yaitu biaya kunjungan ke luar negeri dan kerja hingga Rp 32 triliun," ucap Anies.
Baca juga:
Credit: Muhammad Ali
Tidak ada komentar:
Posting Komentar