Habibie Berkisah Sejak Lama Tolak Subsidi BBM
Energi & Tambang
12
04 Sep 2014 19:28
Liputan6.com, Jakarta - Desakan penghapusan subsidi pada bahan bakar minyak (BBM) kian santer terdengar. Presiden ketiga Indonesia BJ Habibie ikut buka suara tentang ini.
Dia mengaku sejak lama tak setuju bila pemerintah terus memberikan subsidi pada sektor non-produktif seperti BBM. Bahkan hal ini pernah diutarakan sejak dirinya menjadi menteri pada masa orde baru.
Dia pun mengawali cerita saat melakukan diskusi bersama Presiden Soeharto pada sekitar awal 1980-an, Habibie memberanikan diri mengatakan jika subsidi yang diberikan berpotensi salah sasaran.
"Saya tidak setuju energi disubsidi. Bayangkan misalnya perusahaan asing, investasi di sini. Dia awalnya menghitung ongkos produksi berdasarkan harga pasar. Tapi ada BBM bersubsidi, dia beli itu, dia bakar untuk perusahaannya dan untung lebih besar. Ini tidak bisa dicegah, itu sifat manusia," ujarnya di Jakarta Conventioan Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2014).
Dia mengungkapkan, pada zaman itu, Indonesia masih mampu memproduksi 1,8 juta barel minyak per hari dan penyerapan di dalam negeri hanya sekitar sepertiganya, sedangkan sisanya diekspor.
Dia pun mengawali cerita saat melakukan diskusi bersama Presiden Soeharto pada sekitar awal 1980-an, Habibie memberanikan diri mengatakan jika subsidi yang diberikan berpotensi salah sasaran.
"Saya tidak setuju energi disubsidi. Bayangkan misalnya perusahaan asing, investasi di sini. Dia awalnya menghitung ongkos produksi berdasarkan harga pasar. Tapi ada BBM bersubsidi, dia beli itu, dia bakar untuk perusahaannya dan untung lebih besar. Ini tidak bisa dicegah, itu sifat manusia," ujarnya di Jakarta Conventioan Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2014).
Dia mengungkapkan, pada zaman itu, Indonesia masih mampu memproduksi 1,8 juta barel minyak per hari dan penyerapan di dalam negeri hanya sekitar sepertiganya, sedangkan sisanya diekspor.
Namun kondisi saat ini sudah jauh berbeda dimana produksi minyak dalam negeri terus anjlok, sementara konsumsinya terus meningkat hingga dua kali lipat.
Keyakinan bahwa sektor energi non-produktif seperti BBM ini tidak perlu disubsidi kemudian diterapkan pada saat dirinya diangkat menjadi presiden menggantikan Soeharto.
"Zaman saya tidak ada subsidi BBM, silakan dicek. Yang jelas uangnya direncanakan untuk pembangunan, untuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, atau modal kerja UKM dengan suku bunga 0 persen," kata dia.
Meski mencul berbagai macam protes saat dirinya menghapuskan subsidi BBM, namun Habibie meyakini bahwa kebijakannya ini akan membawa dampat positif dalam jangka panjang. Dan protes yang lontarkan kepadanya diperkirakan hanya bersifat sementara saja.
"Saya tidak tahu siapa yang suka protes itu (kalau BBM naik). Tapi dari pengalaman saya, bangsa ini adalah bangsa pejuang. Bangsa ini mau berkorban, asal jelas berkorban untuk siapa," ungkapnya.
Namun, dia mengaku heran mengapa pemimpin negara hingga saat ini masih saja mempertahankan subsidi yang semakin memberatkan keuangan negara. "Bisa dibayangkan berapa triliun kita harus subsidi, bisa di antara Rp 250 triliun-Rp 300 triliun," tandasnya. (Dny/Nrm)
Keyakinan bahwa sektor energi non-produktif seperti BBM ini tidak perlu disubsidi kemudian diterapkan pada saat dirinya diangkat menjadi presiden menggantikan Soeharto.
"Zaman saya tidak ada subsidi BBM, silakan dicek. Yang jelas uangnya direncanakan untuk pembangunan, untuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, atau modal kerja UKM dengan suku bunga 0 persen," kata dia.
Meski mencul berbagai macam protes saat dirinya menghapuskan subsidi BBM, namun Habibie meyakini bahwa kebijakannya ini akan membawa dampat positif dalam jangka panjang. Dan protes yang lontarkan kepadanya diperkirakan hanya bersifat sementara saja.
"Saya tidak tahu siapa yang suka protes itu (kalau BBM naik). Tapi dari pengalaman saya, bangsa ini adalah bangsa pejuang. Bangsa ini mau berkorban, asal jelas berkorban untuk siapa," ungkapnya.
Namun, dia mengaku heran mengapa pemimpin negara hingga saat ini masih saja mempertahankan subsidi yang semakin memberatkan keuangan negara. "Bisa dibayangkan berapa triliun kita harus subsidi, bisa di antara Rp 250 triliun-Rp 300 triliun," tandasnya. (Dny/Nrm)
*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar